Berita
Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014
- Nov 29, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Kehidupan masyarakat desa tentu tak terlepas dari hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai Warga Negara Indonesia. Hak dan kewajiban masyarakat desa berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban desa yang juga di atur dalam… selengkapnya
Beberapa Sumber Pendapatan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014
- Nov 28, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Sebelum memasuki pembahasan inti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bunyi UU Nomor 6 Tahun 2014 BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu Keuangan Desa Pasal 71 : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajib… selengkapnya
DPMD Kotim Adakan Rekonsiliasi Aset Strategis Desa dan Pendampingan Input Aplikasi SIPADES 2.0 di 22 Desa
- Nov 27, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Jumat, 17 November 2023 pukul 08.00 WIB – Selesai bertempat di Aula Sei Lepeh Pemerintah Desa Bagendang Hilir melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan Bersama 2 orang perwakilan BPD mengikuti kegi… selengkapnya
Modus Korupsi Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Menurut Indonesian Corruption Watch 2018
- Nov 23, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Penggelembungan Anggaran Salah satu modus korupsi adalah penggelembungan anggaran (mark up), khususnya pada pengadaan barang dan jasa Kegiatan/Proyek Fiktif Dalam modus ini, pemerintah desa seringkali membuat … selengkapnya
Pihak Yang Berperan Penting Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa
- Nov 22, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa tentu saja tidak mudah dilakukan, karena tipikor bisa terjadi di sisi unsur masyarakat apapun. Baik itu dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan De… selengkapnya
Jenis dan Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
- Nov 22, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI baik melalui cetak ataupun softfile, halaman 32. Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang d… selengkapnya
Realisasi Komponen 5 : Kearifan Lokal Program Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir
- Nov 21, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Komponen ini bertujuan memperkuat nilai budaya local dalam mencegah perilaku KKN di tingkat Desa khususnya di Bagendang Hilir. Realisasi dilakukan dengan mengambil video yang berisi teks ataupun narrator yang menjelaskan nila… selengkapnya
Realisasi Komponen 4 : Penguatan Partisipasi Masyarakat Program Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir
- Nov 21, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Untuk memenuhi komponen ini, Pemerintahan Desa Bagendang Hilir sangat memerlukan partisipasi masyarakat pada prosesnya, yaitu dengan melakukan sosialisi Perkades berkenaan dengan gratifikasi, suap dan benturan kepentingan di … selengkapnya
Realisasi Komponen 3 : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Program Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir
- Nov 21, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Pada komponen ini ada banyak yang perlu dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk merealisasikannya, yaitu berupa dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) jenis dan waktu pelayanan, informasi layanan desa bidang kesehatan, P… selengkapnya
Realisasi Komponen 2 : Penguatan Pengawasan Program Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir
- Nov 21, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Realisasi pelaksanaan di Desa Bagendang Hilir pada komponen ini dominan diadaptasi pada sisi indikator pengawasan, yaitu sebagai berikut : Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Kabupaten melalui inspektorat Kabupaten, pe… selengkapnya
Realisasi Komponen 1 : Penguatan Tata Laksana Program Desa Antikorupsi di Bagendang Hilir
- Nov 08, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Pada komponen ini dimulai dengan adanya evaluasi kinerja perangkat desa, yaitu ditetapkan dengan Perkades Nomo 03 Tahun 2023 yang didalamnya terdapat 3 indikator yang dilaksanakan yaitu : Kedisplinan dengan penilaian Ke… selengkapnya
Regulasi Yang Mengatur Upaya Pencegahan Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Nov 07, 2023
- Admin Bagendang Hilir
Beberapa regulasi upaya pencegahan Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubah… selengkapnya